Contoh Makalah Kependudukan
MAKALAH
KEPENDUDUKAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
MENANGGULANGI KEMISKNAN
Oleh :
Nama : Veryana Mutiara
NIS :
Semester / Kelas : Ganjil
/ XI IPS
SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA )
KARYA MATARAM
MERBAU MATARAM
2012
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah
ini tepat pada waktunya. Makalah ini membahas tentang “kebijakan pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan”.
Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan
hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa
teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga
bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik
dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat
penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita
sekalian.
Merbau Mataram, 11 Oktober 2012
Penulis
|
DAFTAR
ISI
KATA
PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR
ISI ........................................................................................................... ii
BAB
I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang ................................................................................. 1
B.
Rumusan Masalah............................................................................. 2
C.
Tujuan ............................................................................................... 2
BAB
II PEMBAHASAN............................................................................... .... 3
A.
Pengertian
kemiskinan ..................................................................... 3
B.
Kebijakan
pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan
................ 3
BAB
III PENUTUP
A.
Kesimpulan ....................................................................................... 6
B.
Saran ................................................................................................. 6
DAFTAR PUSTAKA
|
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dalam
sebuah Negara yang Sedang Berkembang (NSB) banyak sekali
permasalahan-permasalahan yang sangat komplek untuk ditangani yang terkadang
hal ini menjadi sebuah penghambat bagi perkembangan negara untuk maju menuju
tahap selanjutnya.
Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas
perhatian dari pemerintah adalah kemiskinan, hal ini pun sangatlah berpengaruh
besar terhadap perkembangan negara. Tingkat perkembangan jumlah penduduk yang
tinggi dan tingkat kemiskinan yang mengikutinya mesti dijadikan pemicu bagi
kelancaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukannya
menjadi faktor penghambat.
Namun mengenai masalah kemiskinan ini bukan hanya
dialami oleh NSB saja, bahkan sebuah negara yang maju pun memiliki permasalahan
ini, namun tidak separah yang dialami oleh negara yang sedang berkembang. Hal
ini tercermin dari konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar
Deklarasi dan Program Aksi untuk Pembangunan Sosial (World Summit in Social Development)
di Compenhagen pada tahun 1995. Salah satu fenomena sosial yang dipandang perlu
penanganan segera dan menjadi agenda Tingkat Tinggi Dunia tersebut adalah kemiskinan,
pengangguran, dan pengucilan sosial yang ada di setiap
negara.
Mengenai
penanganan permasalahan kemiskinan ini beberapa usaha yang dilakukan oleh pihak
pemerintah ataupun swasta menunjukan bahwa adanya kepedulian untuk meningkatkan
perekonomian masayarakat secara keseluruhan seperti yang tertuang dalam UUD
Tahun 1945. Berbagai model penanganan kemiskinan yang telah dijalankan cukup
banyak, misalnya Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga
Muda Mandiri (Prokesos KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra).
Sesuai dengan GBHN dilakukan delapan jalur pemerataan untuk menanggulangi
tingginya angka kemiskinan yang diantaranya yaitu pemerataan kesempatan kerja,
pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan berusaha, dan berbagai
pemerataan lainnya.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang
akan dibahas dalam makalah ini adalah permasalahan kemiskinan dan kebijakan -
kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.
|
C. Tujuan
Adapun tujuan dibuatnya makalah yang membahas tentang
kebijakan – kebijakan pemerintah dalam menangglangi kemiskinan di Indonesia ini
adalah sebagai berikut:
1.
Menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia yang mampu dalam hal materi agar ikut
berperan serta untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
2.
Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia
untuk menghadapi kemiskinan yang merupakan tantangan global dunia ketiga.
3. Untuk
mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
|
BAB II
PEMBAHASAN
1.
Pengertian kemiskinan
Kemiskinan
merupakan teman dekat dari masyarakat di negara miskin. Mereka miskin karena
mereka miskin,sehingga kemiskinan
didalam suatu masyarakat digambarkan sebagai suatu lingkaran setan
(vicious circle ) yang sangat susah untuk mengatasinya. Namun ini menjadi suatu
tantangan bagi pemerintah ataupun negara maupun masyarakat dari suatu negara
untuk mengangkat tingkat kehidupan mereka,ataupun mengurangi beban berat yang
harus dipikul oleh masyarakat miskin. Miskin pasti bukan pilihan mereka, dan hampir tak ada orang yang ingin
hidup miskin, namun mereka tetap menjadi miskin.
Mereka miskin bisa disebabkan oleh
karena mereka tidak memiliki modal
ataupun asset untuk usaha ataupun kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan , mereka tidak memiliki pndidikan maupun
ketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, produktifitas mereka yang rendah,dan
peningkatan jumlah penduduk yang berlebihan. disamping itu negarapun tidak
mampu melalui kebijakan ekonominya untuk
membuka dan menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk rakyatnya. Kesemuanya ini mengakibatkan timbulnya kemiskinan structural.
2.
Kebijakan Pemerintah dalam
menanggulangi kemiskinan
Sesuai GBHN , maka repelita II telah dicanangkan delapan jalur
pemerataan, yang merupakan bukti jelas
adanya suatu kemauan politik bahwa untuk selanjutnya pembangunan dan pemerataan
tidak akan dipisah – pisahkan, dengan mengambil kaum miskin sebagai kelompok
sasaran utama. Delapan jalur tersebut di antaranya yaitu :
a. Pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan
;
b. Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan ;
c. Pemerataan
pembagian pendapatan ;
d. Pemerataan
kesempatan kerja ;
e. Pemerataan
kesempatan berusaha ;
f. Pemerataan
kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, `khususnya bagi generasi mudah
daun kaum wanita ;
g. Pemerataan
penyebaran pembangunan diseluruh tanah air ;
h.
|
Langkah – langkah yang sudah dan sedang di ambil dalam rangka pelaksanaan
kebijaksanaan pembangunan plus pemerataan melalui delapan jalur itu, pada
hakikatnya bisa dibagi dalam empat kelompok yang kait mengait satu sama lain
ialah :
1. Realokasi
sumber daya alam ( misalnya dengan landreformI
) disertai penciptaan lapangan kerja yang seluas – luasnya, terutama bagi
mereka yang miskin ;
2. Penciptaan
kesempatan memperoleh sarana atau modal bagi orang miskin, dengan antara lain
kredit candak kulak, kredit investasi kecil, dan bebagai macam kredit lainnya,
dengan dilengkapi usaha pemasaran ;
3. Usaha
pendidikan, baik formal maupun nonformal, untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilan dan membuang sikap pasrah terhadap kemiskinan ;
4. Usaha
terciptanya kehidupan sosial yang
sejahtera dan adil, yang mencakup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, perumahan,
penyediaan air bersih dan sebagainya, yang bisa meningkatkan kualitas hidup
orang miskin terutama sampai ke taraf perkehidupan.
Semua langkah di atas sudah mencakup segala bidang
kegiatan masyrakat, termasuk pertanian, perkebunan, perdagangan,
pengangkutan,transmigrasi, pembangunan,dan sebagainya. Semua kegiatan ini tentu
saja harus ditunjang oleh prasarana – prasrana yang memadai yang bisa menjamin
lancarnya transportasi, komunikasi, dan segala Sesuatu yang diperlukan demi
lancarnya pembangunan dan pemerataan, terutama diwilayah – wilayah pedesaan dan
pemukiman – pemukiman transmigrasi yang baru dimana prasarana umumnya masih
jauh dibawah standar.
Seperti yang di uraikan di atas kaum miskin sebagian besar terdapat didaerah pedesaan dan sebagai
angkatan kerja kemampuan mereka lebih siap untuk melakukan usaha dibidang
pertanian. Untuk membangun sektor pertanian pemerintah telah memberikan
kebijaksanaan dalam usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversivikasi
pertanian dengan membina panca usaha tani ( penanaman bibit unggul,
pemberantasan hama
dan penyakit tanaman ), mengiatkan transmigrasi, dan semuanya ini didukung oleh
pembinaan ekonomi dengan sistem koperasi.
|
Usaha – usaha pemerintah yang telah disebutkan di atas
hanya merupakan sekelumit garis – garis besar usaha – usaha yang telah dan
tengah dilaksanakan untuk mengeyahkan wabah kemisknan ditanah air kita. Usaha –
usaha ini menjadikan pemerintah sebagai
wahana pembangunan dan perubahan yang utama. Namun segala upaya yang baik dan mulia ini jelas tidak akan berhasil tanpa
peran serta aktif masyrakat secara keseluruhan, terutama peran serta kaum
miskin itu sendiri. Peranserta ini bisa lebih dibangkitkn dan dijamin
kelangsungannya terutama oleh aparat
pelaksanaannya yang bersih dan tangguh, yang didukung oleh organisasi dan
administrasi yang rasional dan rapi. Kegiatan seperti inilah yang perlu
ditimbulkan dalam masa – masa pembangunan mendatang.
|
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Kemiskinan merupakan teman dekat dari masyarakat di
negara miskin. Mereka miskin karena mereka miskin,sehingga kemiskinan didalam suatu masyarakat digambarkan sebagai
suatu lingkaran setan (vicious circle ) yang sangat susah untuk mengatasinya.
Pemerintah merupakan wahana utama dalam
mengatasi masalah – masalah kemisknan yang melanda Negara Indonesia tercinta ini. Adapun
beberapa program yang sudah dan telah dilaksanakan pemerintah untuk menanggulangi
masalah kemiskinan yang diantaranya
adalah membangun usaha dan membuka lapangan kerja di pedesaan khusunya dibidang
pertanian dan menggiatkan proses tansmigrasi, .
B.
Saran
Usaha – usaha pemerintah yang telah disebutkan dalam
pembahasan di atas merupakan usaha – usaha yang telah dan tengah dilaksanakan
untuk mengurangi wabah kemisknan ditanah air kita. Untuk itu marilah kita
sebagai masyrakat indonesia
untuk berperan aktif dalam program – program pemerintah seperti yang telah
disbutkan di atas, terutama peran serta kaum miskin itu sendiri. Peranserta ini
bisa lebih dibangkitkn dan dijamin kelangsungannya terutama oleh aparat pelaksanaannya yang bersih dan
tangguh, yang didukung oleh organisasi dan administrasi yang rasional dan rapi.
Kegiatan seperti inilah yang perlu ditimbulkan dalam masa – masa pembangunan
mendatang.
|
DAFTAR PUSTAKA
Emil Salim, 1984. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan. Inti
Idayu Press.
Soerjani. Moh, Rofiq Ahmad, Munir Rezy. 1987.
Lingkungan : Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan. Jakarta :
Universitas Indonesia
Ala, Andro Bayo, 1996. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan,
Yogyakarta, Liberty.
Arief, Saeful, 2000. Menolak Pembangunanisme, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Jurnal
: Rizki Aji Hertanty,
kebijakan-sosial-dalam-menanggulangi-masalah-kemiskinan.selasa 29 Desember 2009.
Comments
Post a Comment